Revisi UU ITE? Pasal Karet Dihapus??

Hi guys, How’s your day? I hope you’re healthy and doing well. We’re happy to introduce you to our Grateful Board on our newsblog. A place where you can share your thoughts, inspiring stories, or a little thing that you’re grateful for today. You can always spread the positivity by dropping it here. Your story will be featured in our Roompi Grateful Board section in the next article. See you and stay safe! 


Well, as Mr. Jokowi said, UU ITE itu kan niatnya buat ngejaga ruang digital Indonesia biar bisa dimanfaatin secara produktif dan beretika, tapi justru realisasinya malah banyak nimbulin rasa ketidakadilan.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, karena di sinilah hulunya, revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,”

 

– Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/2/2021).

Hasil gambar untuk jokowi

He realised kalo akhir-akhir ini banyak masyarakat yang saling bikin laporan pake UU ITE sebagai salah satu landasan hukumnya. Nah, hal ini nih yang seringkali bikin proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

So, dia merintahin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya buat lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan tersebut sekaligus meminta pasal-pasal yang berpotensi multitafsir dijelasin dengan sebaik-baiknya.

 

Hasil gambar untuk mahfud md

Terus, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bilang, pemerintah bakal ngebahas terkait revisi UU ITE, guys.

“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE,”

 

– Mahfud MD, dikutip dari akun Twitter @mohmahfudmd, pada Selasa (16/2/2021).

Selain itu, dia juga berpendapat kalo UU ITE ini dibuat karena banyaknya usulan dari masyarakat waktu itu. Tapi, kalo saat ini penerapan UU tersebut emang udah gak baik, memuat pasal-pasal karet, yaa pemerintah bakalan minta DPR buat ngerevisi.

 

Hasil gambar untuk Abdul Fickar Hadjar

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, ada dua pasal karet yang harus dihapus dari UU ITE nih, guys. Soalnya bikin substansi atau isi undang-undang yang dibuat untuk mengatur bisnis dan perdagangan lewat jaringan internet itu jadi gak sesuai. Selain itu, pasal tersebut juga dianggap tumpang tindih sama UU lainnya.

 

Pasal yang mana nih maksudnya?? Terus tumpang tindih sama UU apa..?

Dua pasal yang dimaksud Abdul Fickar itu Pasal 27 ayat 3 sama Pasal 28 ayat 2, simak penjelasannya yaa..

“Itu tidak cocok. Bisnis (jual beli) kan tidak mengenal agama atau suku. Jadi justru Pasal 28 ayat (2) UU ITE itu mengaburkan substansi UU tersebut. Seharusnya ketentuan tersebut dihapus saja karena sudah diatur dalam Pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama baik),”

 

– Abdul Fickar.

Dia bilang, dua pasal UU ITE tersebut realitanya justru malah sering dipake buat membungkam kritik dan suara pihak-pihak yang beda pandangan politik sama pemerintah.

“Pelaksanaan UU ITE ini mengesankan seolah-olah penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik. Jadi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UI ITE seharusnya dihapus saja agar masyarakat tidak saling melapor karena pengertian tindak pidananya sangat longgar,”

 

– Abdul Fickar.

 

Hasil gambar untuk Heru Sutadi

Sementara Direktur Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi berpendapat kalo UU ITE sebaiknya direvisi total. Alasannya, walaupun sebelumnya udah pernah direvisi, masih banyak masyarakat yang dipenjara gara-gara pasal di UU itu ditafsirin seenaknya.

Lebih lagi esensi disusunnya UU ITE ini tuh buat ngejamin kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Di mana dengan adanya UU ini diharapkan bisa ngejawab persoalan cybercrime, kayak hacking, cracking, dan crading.

“Namun dalam perjalanannya, UU ini laksana UU sapu jagad yang dapat dipakai untuk mempidanakan seseorang dengan menggunakan, khususnya, Pasal 27 ayat 3 terkait muatan penghinaan atau pencemaran nama baik,”

 

– Heru Sutadi.

 

Ohhh.. I see. But, contoh kasusnya apa??

Dia ngasih contoh kasus Prita Mulyasari di tahun 2008 lalu yang harus berurusan ke pengadilan karena dianggap mencemarkan rumah sakit gara-gara dia ngekomplain terkait pelayanan di tempat itu.

 

Hasil gambar untuk kasus Prita Mulyasari

“Dan, meski UU ITE No 11/2008 kemudian direvisi menjadi UU ITE No 19/2016, penggunaan pasal pencemaran nama baik tidak juga berkurang,”

Nah, mengingat saat ini juga ada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang beririsan dengan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi menurut dia UU ITE ini emang sebaiknya direvisi total.

“Maka, UU ITE baiknya direvisi total dan nanti fokusnya bagi pengembangan ekonomi digital. Bahkan mungkin undang-undanganya jangan lagi ITE, tapi menjadi UU Ekonomi Digital,”

 

– Heru Sutadi.

Sementara buat pasal yang terkait pencemaran nama baik, dia bilang bisa sementara pake KUHP atau kalo pun mau dengan UU ITE ini ya penafsirannya harus sebagaimana mestinya, gak boleh dibelokkan.

 

Nah, kalo kamu setuju gak UU ITE direvisi?

Call me random, but I'm actually an independent thinker. Cheerio!